995 Daging Kaleng DIamankan

Diduga PMK dan tertular penyakit BSE

992 daing kaleng disinyalur mengadung penyakit mulut dan kuku (PMK) dan tertula penyakit Bovine Spong Form Encephalopaty. Barang itu diamankan Tim inspeksi endarakan pemkot Samaridna Selasa (25/9).

Jusuf Kecewa lahan sudah dibangun

Sebelumnya arela direncanakan untuk tamah

Walikota Tarakan Yusuf SK menija lokasi pembanguan puskemas dua lantai di sebengkok. Ia terkejut dan kesal melihat ada proyek pembanguna booster pump milik PDAM.

Dinas PErhubungan

Daya Tahan Simpan Listrik Tiga Hari
PADAMNYA lampu lalu lintas (traffic light) akibat seringnya terjadi pemadaman bergilir, selama ini menimbulkan arus lalu lintas simpang siur. Banyak kendaraan yang lalu lalang tak beraturan akibat traffic light tidak berfungsi.
Masalah ini kini tengah ditangani jajaran Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dengan melakukan uji coba lampu lalu lintas bertenaga matahari, Kamis (27/9). Kepala Seksi Lalulintas Dishub Balikpapan Abdul Razak mengatakan, uji coba pemasangan traffic light teknologi terbaru ini diterapkan untuk pertama kali di Balikpapan.Traffic light merupakan bantuan dari pemerintah pusat.
Perangkat traffic light itu diujicobakan di Jalan MT Haryono tepatnya simpang tiga Bumi Damai Sentosa. Instalasi perangkat itu dikerjakan PT Qumicon Indonesia. “Alat bantuan pemerintah pusat ini menggunakan tenaga sonar cell. Tidak pakai paket tapi hanya gunakan tenaga surya. Kami memasangnya disini karena memperhatikan frekwensi arus lalu lintas yang tinggi,” kata Abdul Razak, kemarin.
Pemasangan peralatan teknologi tenaga matahari  ini memberikan pasokan listrik pada enam lampu lalu lintas yang terintegrasi dalam gardu sentral di sekitar lokasi. Pasokan listrik itu diperoleh dari penyerapan energi matahari yang disimpan dalam tiga baterai yang mampu menghidupkan  lalu lampu lintas. Daya tahan penyimpanan listrik itu mencapai tiga hari tiga malam untuk penyerapan energi matahari selama satu hari.

“Selain tenaga solar cell tak perlu biaya aliran listrik, ketika listrik PLN padam, baterai tenaga solar cell juga mudah dipindahkan ketika terjadi pelebaran jalan. Tak perlu pemindahan tiang waktu akan melebarkan jalan,” ujar Razak. Fleksibilitas instalasi dan pemasangan kembali lampu lalu lintas tenaga surya ini dikarenakan fungsi pengontrolan arus listrik tenaga solar cell dapat direlay langsung lewat radio pemancar sentral yang dimiliki Dishub.
Menurut Razak, lampu lalu lintas tenaga surya akan berfungsi maksimal apabila tiangnya berada di tempat yang kokoh. Oleh karena itu Pemkot Balikpapan perlu memelihara keberadaan lampu listrik ini melaui  pelebaran jalan dan pengaspalan agar tiang lampu lalu lintas tidak roboh atau longsor akibat kontur tanah yang labil.

100 Rambu Hilang dan Patah
PULUHAN rambu lalu lintas dan penunjuk jalan terutama pada jalur angkutan mudik lebaran mengalami patah. Sementara puluhan rambu lainnya ditemukan hilang dicuri oknum tidak bertanggungjawab.
Berdasarkan peninjauan lapangan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, jumlah kerusakan dan kehilangan rambu lalu lintas mencapai 100 unit. Kerusakan dan kehilangan rambu itu dikhawatirkan menjadi titik rawan kecelakaan lalu lintas.
Kepala seksi  Lalulintas Dishub Kota Balikpapan Abdul Razak mengatakan, keberadaan rambu dan penunjuk jalan serta sarana lalu lintas lain yang rusak dan hilang, sudah ditanggulangi  Minggu lalu tim Dishub turun ke lapangan melakukan perbaikan. “Kami sudah melakukan survei dan pemantauan terhadap titik tersebut dan telah ada 100 titik yang diperbaiki dan diganti,” katanya.
Menurut dia, kerusakan rambu lalu lintas itu banyak dipicu oleh ulah oknum yang dengan sengaja  menghancurkan sarana lalu lintas. Umumnya kejadian perusakan rambu itu terjadi malam hari, dan dilakukan para pemabuk atau oknum lain yang iseng. “Banyak rambu yang patah gara-gara orang iseng. Selain itu sebagian rambu lain hilang,” ujarnya.
Rambu lalu lintas yang hilang, didominasi plang penanda parkir. Salah satu kawasan yang rawan pencurian rambu itu antara lain di Klandasan dan ruas jalan protokol lain yang sering dilalui kendaraan.
Kehilangan dan pengrusakan rambu lalu lintas itu dianggap membahayakan pengguna jalan. Terutama para pemudik dan pengendara yang akan melakukan perjalanan pulang mudik lewat jalur darat.
Dishub mengimbau agar masyarakat turut menjaga keberadaan rambut lalu lintas, guna menghindari jatuhnya korban kecelakaan saat mudik lebaran.

Imigrasi

Penumpang Tarakan-Tawau Naik 20 persen

* Jumlah warga mengurus paspor meningkat

Arus penumpang Tarakan-Tawau Malaysia melauli pelabuhan Malundung tidakmengalamikenaikan selama bulan puas. Ratara peumpang menujui ked an dari Tawar setiap hari 60-80 orang.

Pemkot Bangun 167 Sumur dan 12 Embung

* Untuk cegah banjir dan sedimentasi

* Tahap sosialiasi, Taget April 2008 selesai

Pemkot melaui badan pengendali dampak lingkungan (bapedalda) akan membangun sebanyak 167 sumur resapan air yang tersebar di 27 kelurhaan.

Aokasi dana yang siapkan Rp 498 juta. Dengan baiay masing-masing sumur Rp 2.950.000 Dana berasal dari DAK DR tahun 2005.

Saat ini masih tahap sosialisasi. Pembuatan rancangan teknis. Seetlah sosialisasi dan pemetaan dilakukan lelang yaitu Oktober hingga Desember. Akan dikerjakan tahun 2008.

Tinggi sumur resasap 2 meter, lebar 1,5 meter.

Dibagian dasardiletakkan batu kericil yang ditasnya kerikil dan ijuk.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat

KPM latih 50 penghuni LHB

Sebanyhak 50 penghuni lokalisasi lembah harapan baru KM 17 kelurahan karang joang balikpapan mengikuti pelatihan selama bulan ramadhan. Duajenis pelatihan bagi PSK yaitu bimbingan mental social dan ketrampilan.

 

13 Gepeng Kaubr dari Penampungan

Sebanyak 13 gelandang dan pegnemis (gepeng) yang ditangkap petugas Satpol PP selasa (18/9) kabure dari tempat penampungan di Kantor Pemberdayaan masyarakat (KPM) balikpapan. Mereka lari dari atap seng penampungan.

Diduga ada yang berusaha membeaskan gepeng yang rencanaya akan dipulangkan.

 

Data Gepeng 2007

Agustus            15

September        19

Kabur 13 orang.

32 Warga Miskin Dilatih Menjahit

* Program Pelatihan Gakin Yang digelar Disnaker Balikpapan

Balikpapan, Tribun – Sebanyak 32 warga miskin yang berasal dari berbagai kelurahan di Balikpapan   mengikuti pelatihan ketrampilan menjahit bagi warga miskin di LPK Bayu Balikpapan. Pelatihan
yang berlangsung sejak  27 Agustus sampai 29 Oktober 2007 ini  melatih ketrampilan pembuatan pakaian resmi sampai busana tradisional.
Kepala seksi Pelatihan dan Produktifitas Disnaker Balikpapan Subiyoto mengatakan, peserta yang mengikuti pelatihan kali ini merupakan angkatan ke-15. Pelatihan secara berkala ini digelar Disnaker sejak tahun 2002 merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin yang dicanangkan Pemkot Balikpapan.
“Tujuan Pelatihan ketrampilan bagi warga miskin agar siswa dapat meningkatkan  taraf hidup mereka sehingga setelah tamat pelatihan nanti bisa membuka usaha mandiri.  Melalui ketrampilan yang dimiliki, Gakin juga bisa mengubah pekerjaan sesuai bidang yang diminati,” ujarnya, Sabtu (15/9).
Pelatihan ketrampilan itu tidak dikenakan biaya karena ditanggung  alokasi dana pelatihan dalam program Pemkot Balikpapan.
32 warga miskin yang mengikuti  pelatihan ketrampilan menjahir terbagi dua tingkatan ketrampilan yaitu tingkat terampil dan mahir. Terdiri dari  16 peserta gakin mengikuti pelatihan menjahit tingkat terampil dan 16 gakin dilatih menjahit tingkat mahir.
“Peserta sudah menguasai ketrampilan menjahit tingkat dasar sehingga pada pelatihan ini mereka melanjutkan ketrampilan yang telah dimilikinya,” kata Instruktur Pelatihan  Sukinah.
Materi pelatihan menjahit tingkat terampil mengajarkan tata cara membuat  blazer, rok, gamis, kebaya, celana panjang, hem, busana pesta dan pakaian daerah. Peserta pelatihan tingkat mahir belajar tentang teknik menjahit  celana panjang, jas, kebaya, modifikasi, kamisol, busana indah.
Peserta warga yang mengikuti pelatihan menjahit adalah warga miskin dari  kelurahan  Mekar Sari, Margasari, Karang Joang, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Sumber Rejo, Baru Ulu, Margomulyo, Sepinggan, Gunung Bahaagia, Mangar, Prapatan.(rid)
Cetak 6.000 Tenaga Terampil

Balikpapan, Tribun – Kepala seksi Pelatihan dan Produktifitas Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Balikpapan  Subiyoto mengatakan, penyelenggaraan ketrampilan bagi warga miskin yang dilaksanakan sejak 2002 telah membantu para warga miskin untuk memperoleh pekerjaan sebagai bagian perbaikan taraf hidup gakin.  Sampai tahun 2006 Disnaker telah mencetak 4.000 tenaga terampil dalam berbagai bidang ketrampilan. Sebagian mereka telah membuka usaha mandiri dan sebagian lagi tersalur pada berbagai perusahaan.
“Mulai tahun 2002 sampai 2006 telah dilatih 5.500 orang yang dilatih dari beberapa jurusan. Yang telah membuka usaha mandiri dan  bekerja di perusahaan mencapai 4.000 orang,” katanya, Sabtu (15/9).
Sebanyak 18 jenis ketrampilan bagi warga miskin yang dilatih ketrampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan antara lain   peternakan, menjahit, salon kecantikan, rias pengantin otomotif, las listrik, membuat mie, tekniisi kompouter, teknisi HP, mengemudi, manajemen wirausaha dan teknik kejuruan lain.
Pemkot Balikpapan dalam hal Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi wirausaha bagi lulusan ketrampilan yang ingin membuka usaha sesuai  yang dicanangkan pemerintah daerah. Namun ada sebagian peserta ketrampilan yang memilih untuk bekerja di perusahaan. Saat ini rata-rata warga miskin dari kalangan laki-laki telah bekerja pada berbagai perusahaan teknik industri, garmen dan perusahaan perdagangan  yang beroperasi di Balikpapan.
“Waga miskin yang bisa mengikuti pelatihan adalah warga yang memiliki kartu gakin yang diterbitkan pemkot Balikpapan,”ujarnya.
Pada tahun 2007, Disnaker menargetkan pelatihan 506 warga miskin. Sampai September 2007 telah mencetak lulusan pelathian mencapai 250 orang atau 50 persen dari pencapaian pecnetakan tenaga terampil dari kalangan gakin.(rid)

Sah setelah Mengikuti Diklat

120 CPNS Guru Ikuti Diklat Prajabatan Angkatan XVIII
* Persiapan menuju pengangkatan PNS

Balikpapan, Tribun -Sebanyak 120 tenaga guru honor yang diterima sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemkot Balikpapan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) Prajabatan golongan III angkatan  XVIII di lingkungan pemerintah kota Balikpapan, Selasa (18/9).  Kegiatan  yang berlangsung hingga 10 Oktober 2007 bertempat di Asrama Haji Batakan Balikpapan ini menghadirkan sembilan  widyaiswara Provinsi Kalimantan Timur dan pejabat struktural Pemkot Balikpapan yang bertindak sebagai instruktur yang menyampaikan materi Diklat.
Kasubid  Diklat Perjenjangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan Syahrul Anwar  mengatakan, peserta yang mengikuti Diklat adalah tenaga honor yang diterima pada seleksi penerimaan CPNS. Mereka wajib mengikuti Diklat Prajabatan sebagai bagian persyaratan pengesahan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil.
“Peserta yang mengikuti diklat adalah yang menyandang golongan III dari tenaga pengajar di sekolah. Penyelenggaraan Diklat pada peserta dibagi dalam tiga kelas yang mendatangkan instruktur dari Widyaiswaran Bandiklat Propinsi Kaltim,” ujarnya.
Menurut dia, CPNS baru dinyatakan sah menyelesaikan tahapan pengangkatan apabila sudah menyelesaikan pendidika dan latihan prajabatan tersebut. Selesai Diklat itu akan dijadikan kajian dan evaluasi untuk pengangkatan CPNS menjadi PNS.
Materi Diklat yang disampaikan instruktur mengenai banyak hal terutama peningkatan wawasan dan pengetahuan peserta mengenai ilmu pemerintahan,  good governance dan tata laksana administrasi pemerintahan. Diklat itu dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, dialog interaktif dan model pelatihan lainnya.(rid)

Masa Kerja Lebih dari Satu Tahun Berhak THR Satu Bulan Upah

Suryo H Sarmo :  Pengusaha Wajib Bayar THR paling lambat 7 hari sebelum Lebaran

Balikpapan, Tribun – Pekerja perusahaan swasta yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih  berhak atas  tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1428 Hijriah yang besarannya satu bulan upah. Ketentuan jaminan perolehan THR bagi pekerja swasta itu berlaku menyusul penetapan ketentuan THR yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Balikpapan.
Kepala Dinas Disnaker Drs Suryo H Sarmo MM mengatakan, pemberlakuan THR itu sudah dikirimkan kepada perusahaan swasta yang beroperasi di Balikpapan sejak tiga hari lalu. Perhitungan mengenai besaran upah itu berdasrakan peraturan menteri tenaga kerja nomor PER.04/MEN/1994.  Berlaku perhitungan tertentu atas THR sektor swasta itu yang dihitung berdasarkan masa kerja.
“Menurut peraturan, yang sudah bekerja satu tahun atau lebih maka  berhak atas THR satu bulan upah.  Bagi pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan tapi  masa kerja  tiga bulan lewat diberikan THR secara proporsional,” katanya, Jumat (21/9).
Perhitungan THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 3 bulan tapi kurang dari 12 bulan dihitung dengan menghitung masa kerja dibagi 12 bulan yang dikalikan satu bulan upah. Dasar acuan upah satu bulan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Nilai tunjangan tetap merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja secara tetap jumlahnya dan teratur pembayarannya yang tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapai prestasi kerja tertentu.  Bagi perusahaan swasta yang belum memiliki perhitungan resmi tentang upah pokok dan tunjangan tetap maka diettapkan berdasarkan standar upah minimum Kota Balikpapan (UMK).
“Kewajiban membayar THR ini merupakan ketentuan normatif yang merupakan bagian insentif  perusahaan kepada karyawannya. Perusahan wajib membayar THR selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya,” jelasnya.
Suryo H Sarmo menerangkan, pembayaran THR itu tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja yang beragama islam. Karyawan yang memeluk agama lain juga bisa meminta  percepatan pembayaran THR hari raya yang pembayarannya bersamaan dengan pembayaran THR Lebaran. sehingga pada hari keagamaan lain, pekerja yang bersangkutan tidak lagi menerima THR lagi.  Tapi kebijakan pembayaran THR kepada pekerja agama lain diserahkan pada kewenangan pihak perusahaan.
hal lain yang telah diterapkan Disnaker Kota menyambut pemberlakuan THR itu adalah kordinasi dengan asosiasi perusahaan indonesia (Apindo) Kota Balikpapan. Dari pertemuan beberapa hari lalu disepakati komitmen pengusaha yang tergabung Apindi untuk membayar THR diatas gaji pokok khusus bagi perusahaan yang memiki keuangan yang mapan.(rid)

Transportasi

Proyek Busway Ditentang Sopir dan Pengusaha Angkot
Proyek Busway yang bakal diterapkan di Balikpapan mendapat pertentangan dari  kalangan  sopir angkutan kota hingga pengusaha angkutan transportasi Kota Balikpapan. Penolakan itu  berkaitan potensi penurunan pendapatan usaha angkot akibat sepinya penumpang. Kekhawatiran tersebut  didasari selama ini penurunan jumlah penumpang sudah terasa dan menjadi pukulan berat bagi kelangsungan hidup sopir dan keluarganya.
Amir sopir angkot trayek 3 jurusan Batuampar, A Yani dan kawasan perkotaan mengaku resah ketika mendengar rencana pengembangan layanan transportasi menerapkan busway. Diyakini keberadaan bus way akan mempengaruhi kelangsungan pekerjaannya.
“Bus way mengurangi penghasilan kami. Sekarang saja penghasilan kami minim sekali sejak jumlah penumpang  berkurang. Dari penghasilan yang dibawa pulang tiap hari kurang dari 30 ribu. Penghasilan sebesar itu sudah tak cukup lagi kebutuhan anak sekolah dan dapur. Apalagi setelah ada bus way, penumpang yang menggunakan angkot makin kurang. Teman-teman saya banyak yang menolak,” katanya saat ditemui pada  dialog dan presentasi mengenai dialog dan presentasi pengembangan sistem angkutan umum massal kota Balikpapan di Hotel Benakutai Balikpapan, Senin (10/9).
Keresahan akibat proyek Busway juga dikemukakan Saka sopir angkot lain yang menganggap, penerapan busway hanya akan menyusahkan sopir angkot dan menimbulkan kehilangan pekerjaan akibat tak sanggup memenuhi setoran dan memenuhi kebutuhan hidup. Menurutnya, busway hanya memperbanyak  pengangguran dari kalangan sopir angkot.
“Sekarang ini saja dapat  penumpang sulit. Kadang kami tak dapat penumpang sama sekali ketika keluar dari terminal sampai pelabuhan. Lagipula masalah jalan yang sempit, busway lewat mana. Harapan saya tidak usah ada  bus way. Karena penghasilan kami dari penumpang makin kurang,” ujarnya.
Forum komunikasi pengemudi angkot Balikpapan (Forkopab) Kota Balikpapan Muhammad Jafar mengaku kaget saat mendengar proyek Busway tersebut. Proyek itu tidak pernah disosialisasikan lebih dulu dengan sopir dan pengusaha angkot sehingga wajar apabila sopir resah atas masa depan pekerjaan mereka. Kebijakan bus way dinilai kebijakan pola lama yang menerapkan keputusan dari atas ke bawah (top-down) yang tidak memperhatikan aspirasi seluruh pihak.
“Kami tak tahu mengenai Busway. Tiba-tiba muncul MoU di koran. Yang menjadi pertanyaan kami apakah busway sesuai kondisi Balikpapan. Dampaknya sekarang sudah terasa. Sopir mulai resah,” jelasnya.
Forkopad mempertanyakan kelayakan penerapan bus way itu. Pasalnya ekspos  kajian Dishub bersama Universitas Gajah Mada terungkap load factor (potensi penumpang) di Balikpapan masih rendahyang rata-rata 20 persen. Forkopad khawatir kalau penerapan busway dipaksakan akan  menggusur profesi sopir angkut yang otomatis  mematikan sumber mata pencaharian  sopir. Forkopad mendesak agar pemerintah daerah mengkaji ulang   proyek busway terutama memperhatikan aspek  kepentingan publik. “Kami menolak selama tak ada solusi yang memihak sopir angkot,” ujarnya.
Penolakan busway juga dikemukakan Serikat Pekerja Transportasi Indonesaia (SPTI). Reston Makulay Ketua SPTI menilai, rencana busway perlu transparansi dari pemerintah daerah terutama   nasib sopir dan pengusaha angkutan kota. SPTI mendesak agar busway dikaji lebih mendalam yang melibatkan seluruh pihak yang dibahas bersama di DPRD Balikpapan. “Wacananya bagus cuma teknisnya itu yang kami pertanyakan. Karena pengaruhnya  50 persen sopir akan menganggur,” tandasnya.
Wakil Ketua I Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Kota Balikpapan H Abdul Rachim Mas
yakin, sopir dan pengusaha angkot paling terpukul akibat kerugian yang diderita olehi proyey busway Sebagian besar jasa transportasi angkota kota akan tutup oleh keberadaan busway. Padahal selama ini tenaga kerja yang terserap pada angkutan kota itu cukup besar. Dari pengoperasian 2.003 angkutan kota mempekerjakan 4.006 sopir angkot.

Pemkot Balikpapan Kaji Penataan Ulang Trayek Transportasi
* Cari Solusi Busway dan Pengembangan Angkutan Umum Massal
Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perhubungan tengah mengkaji penataan pengembangan angkutan umum massal terutama proyek busway. Pengkajian itu dilakukan dengan menyebar angket (questioner) kepada Organda, Serika Pekerja Transportasi (SPTI)  dan perkumpulan transporasi di Balikpapan. Hasil kajian itu akan dibahas bersama untuk menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang timbul dari proyek busway tersebut.
“Kami sebar Questioner agar jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Questioner ini akan dituangkan dalam kajian yang akan dibahas dalam diskusi bersama. Hasil kajian ini kami harapkan mendapatkan kesepakatan bersama,” ujar Sony Rustanto kepala seksi  Angkutan Dinas Perhubungan Kota  Balikpapan saat berdialog dengan sopir dan asosiasi angkutan kota se-Balikpapan di Hotel Benakutai, Senin (10/9).
Dishub Balikpapan menggandeng Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM)  Yogyakarta mengenai kajian teknis kelayakan pengembangan angkutan umum massal yang cocok diterapkan di Balikpapan.
Ketua pengkajian Pengembangan angkutan massal dari UGM Prof Dr Ing Ir Ahmad Munawar Msc mengatakan, penerapan busway di daerah lain belum cocok diterapkan di Balikpapan. Perlu penyesuaian  sistem angkutan umum massal yang didasarkan atas kondisi geografis Balikpapan yang struktur wilayahnya tidak rata seperti kota lain.
“Pengembangan angkutan massal memerlukan  studi untuk modifikasi  yang disesuaikan keadaan disini (Balikpapan-red). Kalau dibandingkan Jakarta, jalan disini lebih sempit. Yang paling memungkinkan busway diterapkan pada jalan arteri di kawasan reklamasi pantai. Kalau kawasan lain layak dibuat lajur khusus bis. Lajur itu bukan hanya untuk bis tapi kendaraan lain boleh lewat situ,” ujarnya.
Menurut kajian sementara UGM, pengembangan sistem angkutan umum massal yang cocok di Kota Balikpapan terbagi dalam dua jalur transportasi. Busway bisa diterapkan pada kawasan jalan arteri di wilayah reklamasi pantai. Untuk kawasan lalulintas lain paling cocok menerapkan layanan transportasi bis-line. Layanan transportasi di jalur padat dilayani oleh bus ukuran sedang.
Mengenai sejauh mana kelayakan sistem angkutan transportasi massal ini memerlukan pengkajian lebih mendalam. Penelitian kelayakan sistem angkutan transportasi yang sesuai ini kini tengah dikumpulkan melalui pengumpulan jajak pendapat melalui penyebaran angket kepada seluruh pihak terkait.
Penjajakan pendapatan melalui penyebaran angket merupakan kerjasama Dishub dan UGM. Disebarkan 500 lembar angket yang dibagikan kepada sopir, penggguna transportasi, pengusha transportasi, non-pengguna transportasi  dan pihak lain. Data dari penyebaran questioner itu merupakan analisis awal bagi peneliti UGM untuk evaluasi pengembangan angkutan massal di Balikpapan. Dari kajian itu akan diperoleh bahan masukan untuk mengkaji potensi penggunaan angkutan umum yang sesuai dengan kondisi geografis Balikpapan.
“Jenis angkutan yang digunakan apakah jenis besar, sedang dan kecil. Kita kaji tipe angkutan yang akan digunakan. DI beberapa tempat bergunung memungkinkan kendaraan kecil. Tapi tidak semuanya kendaraan besar,” ujarnya.
Menurut Ahmad Munawar, pengembangan sistem angkutan umum massal yang ideal adalah pemberdayaan sopir angkutan kota agar terlibat dalam penerapan sistem baru menggunakan jalur transportasi busway.

DPRD : Perlu Masterplan Transportasi
* Terkait Penerapan Busway
Sejumlah anggota dewan menilai, pengembangan sistem angkutan umum massal di Kota Balikpapan jangan hanya terpaku pada penerapan bus way. Karena banyak faktor lain yang harus diperhatikan dalam penerapan busway tersebut terutama dari penataan transportasi yang sesuai kondisi geografis di Balikpapan.
Mukhlis anggota dewan komisi  III bidang pembangunan dan perhubungan DPRD Balikpapan mengatakan, pengembangan angkutan umum massal khususnya busway memerlukan kajian mendalam mengenai dampak yang timbul pada sopir angkut dan pihak lain.
“Perlu kajian mendalam mengenai dampak sosialnya. Kalau kebijakan itu diterapkan, sopir angkot itu mau dikemanakan. Untuk menjawab kebutuhan transportasi,  angkutan umum massal tetap diperlukan tapi tidak harus bus way. Tapi angkutan massal  seperti bisa bus  ukuran medium. yang sesuai kondisi alam dan geografis Balikpapan,”katanya saat ditemui di DPRD Balikpapan, Senin (10/9).
Agar proyek bus way itu tidak menimbulkan masalah, lanjut Muklish, Komisi III mendesak agar instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Balikpapan segera menyhusun kajian komprehensif  terhadap kebutuhan angkutan massal.
“Dari pertemuan tadi, kami sudah sampaikan kepada Dishub agar membuat  masterplan transportasi yang terintegrasi terkait angkutan massal itu,” jelasnya.
Komisi III DPRD Balikpapan menginginkan agar pengembangan sistem angkutan umum di Kota Balikpapan tidak merugikan pihak manapun. Penataan jalur transportasi di seluruh wilayah harus transparan terutama pembukaan jalur baru. Kalau perlu diterapkan pengaturan transporasi sesuai zona yang menentukan pemerataan kesempatan pada seluruh sopir dan pengusaha angkotan di wilayah padat lalu lintas maupun pinggiran kota.
Pemerataan layanan transportasi itu merupakan kebutuhan mendesak. Mengingat selama ini layanan transportasi angkutan kota lebih banyak terpusat di pusat kota. Sementara beberapa wilayah belum terlayani angkutan umum. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan angkutan umum.
Konsep pengembangan sistem angkutan massal ideal adalah mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan jalan  akibat kepadatan kendaraan serta melayani transportasi bagi seluruh masyarakat.