Warga Kurang Minati Askes Sejahtera

Keinginan Pemkot Tarakan gar seluruh masyarakat memmliki asuransi keshatan diluar jaminan keshatan bagi warnga miskin lewat Askeskin ernyata kurang direspon warga. Ini terligat dari target 30 ribu hingga juli terdaftar 6.919 jiwa.

Penetrasi Asuransi Masih rendah

* Baru 3,24 persen yang mengantongi polis

Indusri asuransi berkembang namun penetrasinya masih rendah dibandingkan Negara tetangga di Asia.

Penetrasi asuransi di Indonesia barumencapai 0,8 persen. DibandingkanMalaysia mencapai 3,6 persen dan Singapura mencapai 6 persen.

Suntikan Modal Askrindo

Komisi IX DPR RI menyetujui suntikan penyertaan modal Negara Rp 1,45 triliun untuk PT Asuransi kredit indoensia (Askrindo) dan Perum Sarana pengembangan Usaha (SPU). Rinciannya Rp 850 miliar untuk Askrindo dan Rp 600 miliar untuk SPU.

Asuransi

Premi Asuransi Mobil Naik

* Dari 3 menjadi 4,36 Persen

KOnsumen kendaraan bakal kaget menghadapi kenaikan premi mobil per 1 September 2007. Premi rata-rata per 1 September 2007 untuk pertanggungan komperehensif atau kerugian menyeluruh (all risk) naik dari 4 enjadi 4,36 persen. Kenaikan presmi berdasrakan peraturan menteri keuangan nomor 74/PMK.010/2007.

Rp 48,05 Miliar Askeskin Belum Tertagih

* Menunggu Verifikasi Dugaan Ketidakwajaran pelayanan Obat

Jakarta, Tribun – PT Kimia Farma belum dpaat mencairkan tagihannya mencapai Rp 48,05 miliar terkait adanya pembengkakan klaim biaya pelayanan Askeskin (Asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin) di rumah sakit dalam besar yang tidak wajar.

Presiden Direktur Kimia Farma Gunawan Pranoto di Jakarta, Jumat mengatakan persetoan saat ini belum dpaat mencairkan tagihan dari 25 apotek yang ada di rumah sakit yang melayani Askeskin.

Menurut Gunawan, Besaran tagihan tersebut cukup menganggu cash flow perseroan, dan pencairan ini masih menunggu verifikasi terhadap kebenaran dugaan ketidakwajaran pelayanan obat oleh ke-25 apotek milik perseroan.

Untuk itu,lanjutnya, perseroan saat ini telah menurunkan tim SPI (Satuan Pengawasan Internal) melakukan intern audit terhadap lima apotek di Rumah Sari RS Bau-bau Sulawesi Tenggara, RSUD Manado, RS Suraji Klaten-Jawa Tengah, RS Muntardi Solo-Jawa Tengah, dan RS Zainul Abidin Abidin Banda Aceh

“Jika ditemukan kebenaran adanya penyimpangan maka pihaknya akan melakukan sanksi dan hokum pada mereka,” kata Gunawan.

Dia juga menjelaskan bhawa pihaknya tidak membantak dan membenarkan pernyataan Menteri keshatan Siti Fadillah yang mengungkpakan ada salah satu rumah sakit yang melakukan itu bekerjasama dengan salah satu BUMN Kiamia Farma. Gunawan menambahkan bahwa apotek Kimia Farma yang ada di rumah sakit yang melayani peserta program Askeskin telah menajlankan sesuai prosedur. Gunawan mengungkapkan bahwa untuk resep yang sesuai DPHO (Daftar Plafon harga obat) yang dikeluarkan oleh PT Askes. Apotek Kimia Farma menyerahkan obat ke pasien setelah disetujui petugas pengendali yang ditetapkan pihak askes.

Sedangkan untuk obat di luar DPHO, kata Gunawan, penyerahan obat dilengkapi dengan protocol terapi yang ditantangani oleh dokter penulis resep, penanggungjawab departemen, Direktur RS dan tim pengendali Askes dengan harga yang sesuai ketentuan.(ant/persda Network/ade).

Askes Penduduk Miskin Naik Jadi 60 Juta Jiwa

Jakarta – Departemen Kesehatan (Depkes) menaikkan jumlah penduduk miskin yang menerima premis asuransi kesehatan (askes) secara gratis yang semula pada Januari 2005 sebanyak 36 juta jiwa dinaikkan menjadi 60 juta jiwa, kata Menkes Siti Fadilah Supari.
”Kenaikan jumlah penduduk miskin didasarkan hasil pendataan dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) dan pemda (pemerintah daerah) kabupaten/kota, sedang data 36 juta jiwa penduduk miskin berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya di Jakarta, Kamis (7/4).
Seusai peringatan Hari Kesehatan Sedunia (HKS) di Puskesmas Rawa Badak, Jakarta Utara, Menkes mengatakan, premi askes yang semula Rp2,1 trilyun dari dana program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) BBM (Bahan Bakar Minyak) sektor kesehatan 2005 untuk 36 juta jiwa dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) menjadi Rp3,7 triliun untuk 60 juta jiwa penduduk miskin.
”Pemberian premi askes itu agar sekitar 60 juta jiwa penduduk miskin mendapat pelayanan kesehatan secara gratis dengan membawa kartu askes ke rumah sakit (RS) pemerintah dan Puskemas,” kata dia.
Dalam HKS 2005 yang bertema ”Ibu Sehat, Anak Sehat, Setiap Saat”, Menkes mengatakan, jumlah ibu hamil yang meninggal di Indonesia per tahun mencapai 13.700 orang per tahun dan jumlah kematian anak balita mencapai 206.000 jiwa per tahun.
”Tingginya jumlah kematian ibu melahirkan dan balita antara lain karena keluarganya terlambat membawa ke Puskemas dan RS,” katanya.
Karena itu, melalui pemberian kartu askes secara gratis bagi 60 juta jiwa penduduk miskin ke Puskesmas dan RS, akan dapat menurunkan kematian ibu melahirkan dan anak balita.
Menkes minta pemerintah provinsi, kabupaten/kota, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), organisasi profesi dan media massa untuk ikut mendukung kampanye penurunan jumlah kematian ibu melahirkan dan balita bagi penduduk miskin agar bersedia menggunakan kartus askes gratis ke RS.
Selain itu, Depkes pada awal 2005 menempatkan 456 dokter umum, 77 dokter gigi dan 1.651 bidan ke daerah terpencil di seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu hamil dan anak balita agar terjamin kesehatannya.
Acara HKS 2005 di DKI juga ditandai pemberian kartu jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat – keluarga miskin (JPKM-Gakin) bagi penduduk miskin di DKI dan pengobatan gratis.
Hadir dalam acara itu, Kepala Perwakilan WHO George Petersen, Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes Azrul Azwar, Dirjen Pelayanan Medik Depkes Sri Astuti Suparmanto dan Kepala Dinas Kesehatan DKI A Chalik Masulili. (ant)

Rumah Sakit Keluhkan Tunggakan Aske

Lima rumah sakit daerah (RSD) di bawah Pemprov Jawa Timur (Jatim) mengeluh akibat beban utang karena klaim dana Askeskin tidak segera turun. Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Jumat (20/7) pagi, kepada SH membenarkan bahwa tunggakan pembayaran klaim rumah sakit oleh PT Askes mencapai  Rp 900 miliar.
Kelima RSD di Jatim adalah RSU Dr Soetomo Surabaya, RSU Haji Surabaya, RSJ Menur Surabaya, RSU Syaiful Anwar Malang, dan RS Dr Sadono Madiun. Pimpinan RSD tersebut mengaku harus utang obat-obatan kepada distributor obat untuk tetap bisa melayani masyarakat miskin. Utang yang semakin menumpuk akibat klaim Askeskin tidak segera dibayar oleh PT Askes. Pihak RS khawatir ini akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat miskin yang sebenarnya telah mendapatkan jaminan pemerintah.
Hingga pertengahan Juli ini, klaim lima RSD yang diajukan pada PT Askes, untuk RSU Dr Soetomo sebesar Rp 33 miliar lebih, RS Syaiful Anwar Rp 25 miliar lebih, RS Dr Sadono Rp 11 miliar, RSU Haji sebesar Rp 3 miliar dan RSJ Menur Rp 1,5 miliar.
“Karena kita punya hubungan baik dengan para distributor obat, maka kita bisa utang pada perusahaan obat tersebut. Tapi kalau semakin membengkak, dipastikan akan menjadi masalah baru, karena perusahaan obat itu pun tidak bisa terus-menerus memasok obat sebelum utang-utang lama diselesaikan,” jelas Slamet Yuwono, Direktur RSU Dr Soetomo Surabaya usai dengar pendapat dengan DPRD Jawa Timur, Rabu (18/7).
Dampak lain lambannya pencairan dana Askeskin, membuat rumah sakit tak bisa belanja barang-barang kebutuhan seperti membeli selimut untuk pasien dan pasokan menu makanan. Mereka juga harus menunda pemberian insentif pada pegawai.
General Manager PT Askes Regional VII Jatim, Roy Ibrahim, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu dropping anggaran dari PT Askes pusat dan surat perintah mengeluarkan uang. Roy juga be-lum bisa memastikan waktu pencairan dana Askeskin, 

Utang Klaim Askes Cirebon Rp22 Miliar

Penulis: Nurul Hidayah

CIREBON–MIOL: PT Askes Cabang Cirebon mengakui belum bisa membayar klaim asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin. Untuk wilayah Cirebon tunggakan yang belum dibayarkan Rp22 miliar lebih.

Kepala PT Askes Cirebon, Eddy Sulistijanto mengungkapkan dana yang ada di rekening Askes Gakin (keluarga miskin) hanya tinggal Rp4,5 juta.

“Kami belum menerima pencairan dana untuk pembayaran asuransi ini dari pemerintah, sehingga dana yang ada di rekening kami pun minim,” tuturnya saat ditemui, Kamis (19/7).

Akibatnya pembayaran klaim asuransi kesehatan yang diajukan dari 13 rumah sakit dan 230 puskesmas di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu pun tertunda.

Tingginya klaim asuransi yang belum dibayar menurut Eddy dikarenakan setiap bulan klaim pun cukup tinggi. Tiap bulan bisa lebih kurang Rp10 miliar. Ia berjanji segera mencairkan klaim asuransi masyarakat, begitu menerima dana dari pemerintah pusat.

Kepala TU RSUD Gunung Jati, Agus Mulyanto mengungkapkan tagihan untuk PT Askes mencapai Rp 5,4 miliar. “Jumlah ini tentu sangat besar bagi kami,” tuturnya.

Akibatnya RSUD Gunung Jati tak bisa melakukan pelayanan optimal serta kesulitan dalam pembelian obat. Mereka tak bisa melayani pengobatan masyarakat miskin.

Anggota DPRD Kota Cirebon, Azrul Zuniarto mengungkapkan sudah mempertanyakan masalah itu ke Departemen Kesehatan. Jawabannya, akan ada pencairan Juli ini. (UL/OL-02).

PT Askes Belum Bayar Klaim Korban Gempa Rp16,5 Miliar

Yogyakarta (ANTARA News) – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY, dr Bondan Agus Suryanto mengatakan PT Asuransi Kesehatan (Askes) belum membayar klaim perawatan korban gempa di sejumlah rumah sakit di DIY sebesar Rp16,5 miliar.

“Rencananya penggantian klaim itu akan dilakukan melalui Departemen Kesehatan (Depkes),” katanya di Yogyakarta, Sabtu.

Sejumlah rumah sakit yang mengajukan klaim perawatan korban gempa antara lain RS Dr Sardjito, RS Panembahan Senopati, RS Wirosaban, RS PKU Muhammadiyah, RS Bethesda dan RS Panti Rapih.

“Kapan klaim itu akan dibayarkan, saya belum tahu karena belum ada pemberitahuan lebih lanjut,” katanya.

Menyinggung perawatan lanjutan bagi korban gempa yang masih rawat jalan, ia mengatakan untuk memudahkan prosesnya mereka akan dibuatkan kartu askes.

“Dengan kartu askes tersebut korban gempa yang akan berobat tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan,” katanya.

Sampai saat ini baru dibuat 150 kartu dari target sebanyak 2000 kartu. Dengan kartu itu pasien bebas biaya perawatan.

Ditanya soal pasien umum yang menggunakan kartu askes, Bondan mengatakan di setiap rumah sakit ada standar operasional prosedur (SOP) termasuk untuk pasien akses.

“Jadi tidak ada pembedaan pada pasien pemegang kartu askes, semuanya akan dirawat dengan baik sesuai aturan yang berlaku termasuk PNS pemegang kartu askes,” kata dia.

Kalau pasien askes sesuai ketentuan harus dirawat di kelas III, maka pelayanannya akan disesuaikan dengan SOP tersebut.(*)

Askes Bayar tunggakan RS Sutomo

Metrotvnews.com, Surabaya: PT Asuransi Kesehatan akhirnya membayar tunggakan dana askes keluarga miskin ke Rumah Sakit Dokter Sutomo, Surabaya, Jawa Timur sebesar Rp 7 miliar. Jumlah tersebut adalah bagian dari tunggakan sebesar Rp 38 miliar yang diajukan rumah sakit.

Uang sebesar Rp 7 miliar tersebut, menurut rencana, akan dibelikan obat sebesar Rp 5 miliar. Sedang, Rp 2 miliar sisanya akan digunakan untuk jasa pelayanan. Meski demikian, dana tersebut ini hanya cukup untuk membeli obat dan membayar jasa pelayanan selama satu bulan. Direktur Utama RS Dokter Sutomo Slamet Riyadi Yuwono mengatakan pihak rumah sakit masih kesulitan dana setelah satu bulan ke depan.(NTF)