Majelis Hakim Yusran Lima Orang

Tanah Grogot, Tribun – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Drs H Yusran Msi, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tanah perumahan Korpri di Desa Babulu Darat, Kecamatan Balulu, Kabupaten PPU, akan segera dimejahijaukan. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanah Grogot Mohammad Sukri SH sudah membentuk majelis hakim yang terdiri atas lima orang hakim. Lima orang hakim tersebut adalah Iwan Wardhana SH selaku ketua majelis hakim, Imelda Herawati DP SH, Edward MP Sialoho SH, Rikatama Budiyantie SH dan Supandriyo SH sebagai hakim anggota.

Kepastian terbentuknya majelis hakim ini diungkapkan Humas PN Tanah Grogot Iwan Wardhana SH, Rabu (11/7). “Kemarin, Selasa (10/7) sekitar pukul 15.00, berkas dakwaan Pak Yusran sudah turun dari ruangan ketua.

Beliau juga sudah menunjuk dan menetapkan majelis hakim yang terdiri atas lima orang,” kata Iwan. Biasanya, majelis hakim hanya terdiri atas tiga orang, namun dalam kasus Yusran, majelis hakim terdiri atas lima orang. Ketika hal ini ditanyakan, Iwan mengatakan hal itu merupakan kewenangan Ketua PN Tanah Grogot.

“Ini kewenangan penuh Pak Ketua, kami yang ditunjuk sebagai majelis hakim hanya menjalankan pemeriksaan dan menyidangkan perkara ini. Apakah perkara ini luar biasa? Saya kira tidak. Kasus ini sama dengan perkara yang lain.

Namun, sebelum perkara ini dilimpahkan sudah banyak yang mempertanyakan kasus ini,” ungkapnya. Sebagai ketua majelis hakim, Iwan mengatakan majelis hakim sedang mempelajari berkas perkara Yusran. Setelah itu majelis hakim bermusyawarah untuk menentukan jadwal persidangan Yusran.

Nomor Registrasi Menyusul adanya desakan untuk menonaktifkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar, Pemprov Kaltim akan menyurati Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanah Grogot meminta nomor registrasi perkara Yusran yang akan disidangkan di PN tersebut. Langkah ini untuk mempercepat proses penonaktifan, karena Pemprov hingga kini belum mendapatkan surat resmi bahwa kasus yang melibatkan Yusran sudah atau akan disidangkan. Hal itu diungkapkan Asisten I Setprov Kaltim Sjachruddin didampingi Karo Pemerintahan Ambransyah, Karo Hukum Sofyan Helmi dan Karo Humas Jauhar Effendi di Samarinda, Rabu (11/7).

“Dalam aturannya sebenarnya kami tidak perlu minta. PN Tanah Grogot tetap harus memberikan pada Pemprov, karena nomor registrasi ini akan menjadi dasar pengusulan kepada Mendagri untuk menentukakan pemberhentian sementara,” ujar Sjachruddin. Dikemukakan, langkah yang ditempuh Pemprov dalam hal ini berdasar pada Undang Undang (UU) No 32/2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 6/2005.

Pemprov Kaltim sudah menerima surat dari DPRD Penajam Paser Utara (PPU) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Andi Harahap, tertanggal 9 Juli 2007. Surat itu isinya meminta pemberhentian sementara terhadap Yusran Aspar. Permintaan yang sama juga datang dari Kejati Kaltim, namun hanya berupa fotokopi.

Sofyan Helmi menambahkan, berdasar surat fotokopi yang didapat, Pemprov melakukan konsultasi dengan Depdagri mengenai usulan untuk pemberhentian sementara terhadap Yusran Aspar. Namun, Pemprov tetap membutuhkan surat tertulis dan resmi. Kepala Biro Pemerintahan, Ambransyah menambahkan, surat yang sudah dipersiapkan untuk PN Tanah Grogot tinggal menunggu tanda tangan Plt.

Gubernur yang saat ini sedang tidak berada di tempat. (aas/ksw)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: