Mengurus SIUJK hanya 4 Hari

* BIPD ambil alih 14 perizinan
Balikpapan, Tribun – Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) akhirnya resmi mengambil alih 14 kewenangan perizinan. Surat Keputusan (SK) pengalihan sebagian kewenangan Walikota ini sudah diteken Walikota. Terhitung mulai 30 Juli 2007, BPID sudah memproses dan menandatangani perizinan.
“SK Walikota sudah turun. Mulai tanggal 30 Juli seluruh perizinan telah disatukan di BPID. Kemudian proses perizinan dan penandatanganan sudah dilakukan BPID. Saat ini kita sudah menyiapkan formulir- formulir dan blanko perizinan. Mudah-mudahan pada tanggal 30 Juli secara administratif sudah berjalan,” jelas Kepala BPID Suryanto, Jumat (20/7).
Diharapkan Suryanto dengan dialihkannya perizinan ke BPID, maka janji tentang terjadinya perubahan- perubahan dapat terwujud. Perubahan itu antara lain seperti percepatan waktu pengurusan, pengurangan prosedur, pengurangan persyaratan dan sebagainya. Salah satu contoh adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Dalam perda menyebutkan proses hingga disetujuinya SIUJK membutuhkan waktu hingga 14 hari kerja. Dengan sistem BPID akan dipangkas menjadi empat hari kerja. Sedangkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) non HO yang selama ini izinnya membutuhkan waktu lima hari akan menjadi tiga hari. Menurut Suryanto, ini akan terus dievaluasi hingga mendapat waktu yang paling cepat (contunues improvement)
“Sedangkan untuk IMB nanti kita rumuskan lagi. Pada prinsipnya jumlah perhitungan izin saya belum hitung detil. Tapi  saya janji satu bulan proses perizinan ini akan jadi proses latihan untuk mempercepat perizinan. Stelah ada satu bulan itu, baru kita tetapkan izin ini sekian hari. Untuk IMB tentu berbeda- beda. Apalagi kalau di kawasan khusus mangrove atau perbukitan. Itu sangat perlu kajian, tidak bisa dipukul rata. IMB sekian hari ditetapkan ternyata di daerah kritis waktunya lebih. Tapi secara umum kita percepat.
Sementara untuk teknis perizinan, menunggu BPID benar-benar berjalan dengan mapan, seluruh izin dilakukan di kantor Unit Perizinan Terpadu (UP2T). Kendati masih di kantor UP2T tapi seluruh staf, proses perizinan menggunakan mekanisme BPID. Ia meminta kepada masyarakat dan pengusaha tetap berhati-hati menjalankan prosedur meskipun diberi kemudahan. “Janga dimanfaatkan negatif. Harus saling mendukung berbuat baik,” tandasnya.(lia)

Kewenangan yang dilimpahkan kepada BPID :
-Pemrosesan
-Penandatanganan
-Penerbitan
Pelayanan Perizinan yang akan ditangani BPID :
-Persetujuan prinsip
-Izin UKL/UPL
-Siteplan
-Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
-Izin gangguan/Izin Tempat Usaha (ITU)
-Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
-Izin Usaha Industri
-Tanda Daftar Industri
-Tanda Daftar Gudang
-Izian Kepariwisataan
-Izin Reklame
-Izin Usaha Jasa Konstruksi (lia)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: