Disnaker Kubar Tangani 30 Kasus PHK

Sendawar, Tribun – Kepala Disnaker Kubar Drs Valentinus Tingang MM melalui Kasubdin Kesejahteraan Pekerja Iden Usat SH mengungkapkan, pada tahun 2006 ada 22 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ditangani oleh Disnaker Kubar. Masing-masing, delapan kasus terjadi di PT Lian Beng Energy (LBE), enam kasus di PT Bumi Makmur Mandiri Utama (BUMA), dua kasus masing-masing di PT Trubaindo Coal Mining (TCM), Yayasan Anum Lio dan PT Teguh Sinar Abadi. Dua kasus lainnya di PT London Sumatera Tbk (Lonsum) dan PT Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC).

Menurut Iden, ada empat macam perselisihan yang biasa timbul dalam hubungan industrial, yakni perselisihan saat PHK, perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja atau buruh dalam sebuah perusahaan. “Yang muncul baru seputar perselisihan PHK dan sudah diselesaikan semuanya,” ujarnya, Selasa (24/7). Kemudian pada tahun 2007, lanjutnya, ada delapan kasus yang ditangani Disnaker.

Kasus itu diadukan sejak Februari hingga Juli. Tiga kasus di GBPC, dua kasus masing-masing di TCM dan di MAP, serta satu kasus di LBE. Dari delapan kasus tersebut, enam di antaranya telah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses penyelesaian.

“Delapan kasus ini sama dengan tahun lalu, yaitu masalah PHK,” ujarnya. Saat disinggung bagaimana mekanisme penanganannya, Iden Usat menjelaskan, setiap kasus diawali pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada Disnaker. Kemudian Disnaker akan menawarkan untuk memilih tiga pihak yang menyelesaikan, di luar pengadilan, sebagai mediator, yaitu pemerintah melalui Disnaker, konsiliator dan arbiter.

Mereka pihak-pihak berwenang menangani masalah tersebut karena memiliki surat keputusan dari Menteri Tenaga Kerja RI. “Untuk kasus PHK, Disnaker menyarankan ditangani mediator. Sebelumnya dilakukan perundingan bipartit yang menghasilkan bukti risalah tertulis.

Jika tak ada risalah itu, mediator akan mengembalikan untuk dibahas dulu di internal perusahaan,” ujarnya. Menurutnya jika tidak tercapai kesepahaman, mediator akan mengeluarkan surat anjuran. Apabila salah satu pihak menolak, barulah dipersilakan menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial di Samarinda.

“Semua hal itu diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial. Kami harap perusahaan terlebih dulu membuat perjanjian kerja sebelum menerima karyawan, meskipun statusnya kontrak,” ujar Iden. (lex) .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: