Dinas Tenaga Kerja

80 Persen Perselisihan Ketenagakerjaan Dipicu Masalah Upah
* Kontrak Kerja Wajib dibuat untuk pekerja Musiman

Balikpapan, Tribun – Masalah upah mendominasi perselisihan ketenagakerjaan antara pekerja dan pengusaha yang terjadi pada berbagai perusahaan di Kalimantan Timur. Dari laporan perselisihan Dinas tenaga kerja Kabupaten hingga Provinsi  menunjukkan 80 dari 100 laporan yang masuk berkaitan tuntutan masalah upah yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.  Dari 50 kasus tenaga kerja yang masuk ke Disnaker Balikpapan hingga Agustus 2007, 30 persen diantaranya menyangkut pelanggaran perjanjian kerja. Padahal syarat perjanjian kerja itu sudah diatur dalam UU 13/2003 pasal 59 tentang perjanjian kerja waktu tertentu.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertransprov Kaltim Drs H Isran Napiah SH mengatakan perselisihan masalah upah itu timbul dari banyak faktor. Antara lain ketidakpatuhan perusahaan  menjalankan standar upah minimum tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga perbedaan persepsi antara pengusaha dan pekerja mengenai upah yang ideal.
“70-80 persen perselisihan ketenaga kerjaan meyangkut upah. Adakalanya permasalahan upah itu dikaitkan dengan perhitungan lembur. Sering timbul ketidak jelasan masalah upah antara versi serikat pekerja dan perusahaan. Terutama ketika PHK yang terkait pengupahan yang didalamnya menghitung pesangon yang dihtung dari komponen upah,” katanya.
Hak ini dikemukakan pada Pelatihan Nasional Ketenagakerjaan yang digelar  di Hotel Benakutai kerjasama departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan DPP-IPHII (Ikatan perantara Hubungan Industrial Indonesia) Sabtu (4/8).
Beberapa faktor yang memicu maraknya perselisihan ketenaga kerjaan antara lain, ketidak jelasan masalah kontrak kerja khususnya bagi pekerja lepas. Seharusnya tiap perusahaan membuat kesepakatan dengan pekerja musiman   tertuang dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
Pembuatan kontrak kerja PKWT wajib diterapkan bagi pengusaha yang mempekerjakan karyawan
musiman dalam persyaratan tertentu. Yaitu ikatan pekerjaan antara pengusaha dan pekerja yang bersifat sementara  maksimal tiga tahun secara terus menerus. Ikatan pekerjaan PWKT itu wajib dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja setempat selaku instansi yang berwenang. Laporan perekrutan pekerja musiman diverifikasi  Disnaker setempat.
Ada  perusahaan yang melakukan perjanjian kontrak tertentu tapi syaratnya tak terpenuhi sehingga timbul protes dari pekerja,” terangnya.
Protes pekerja itu umumnya muncul ketika tiba saatnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Banyak pekerja menuntut haknya yang tidak terakomodir dalam perjanjian kerja akibat sikap pengusaha  yang mengabaikan ketentuan kontrak kerja yang berlaku. Tuntutan itu umumnya desakan memperoleh pesangon. Ketentuan mendapat pesangon bagi pekerja yang terikat kontrak itu diatur dalam pasal 136 UU 13 tahun 2003. “Masalah perselisihan kontrak kerja marak terjadi pada perusahaan migas, perkebunan, batubara dan sektor lain,” terangnya.
Aturan kontrak kerja itu tidak berlaku untuk  perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). perikatan kerja sistem ini tidak memerlukan syarat tapi ditempuh melalui kesepakatan secara lisan maupun tulisan antara pekerja dan pemberi kerja.
Hal lain yang merupakan sumber perselisihan mengenai belum ada kesepakatan antara serikat pekerja dan pengusaha dalam memberlakukan perjanjian kerja bersama. UU nomor 13 tahun 2003 mewajibkan pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 pekerja membuat peraturan perusahaan yang memuat hak dan kewajiban dan struktur upah yang diberlakukan perusahaan.
Isran Napiah SH menjelaskan kejelasan struktur upah itu merupakan syarat utama bagi perusahaan khususnya penerapan besaran upah yang harus mengikuti upah minimal. Sanksi tegas akan dijatuhkan perusahaan pada pengusaha yang menerapkan kompensasi  rendah dibawah upah minimal provinsi maupun upah minimal kabupaten/kota.
“Untuk sektor informasi tidak memerlukan perjanjian kerja tapi pekerjanya wajib memperoleh perlindungan tenaga kerja,” terangnya.
Kasubdin Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnaker Balikpapan Dra Asni Budiarsih menerangkan, Perjanjian kerja yang berlaku terdiri dari Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan tidak tertentu (PKWTT). Instansi tersebut kini menggiatkan pengawasan terhadap pemberlakuan perjanjian kerja tersebut khususnya antisipasi perselisihan yang bakal timbul. “Perjanjian kerja waktu tertentu maksimal dua tahun dan bisa diperpanjang satu tahun. Sejauh ini di
Balikpapan masih banyak perusahaan yagn tidak catatkan perjanjian kerja waktu tertentu. Dari 40-50 kasus perselisihan tenaga kerja di Balikpapan sampai Agustus  2007, 20-30 persen diantaranya pelanggaran perjanjian kerja,” terangnya.(rid)
Syarat pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
* Ikatan kerja maksimal tiga tahun
* Untuk pekerjaan yang menghasilkan produk baru
* Bersifat musiman
* Wajib dicatatkan ke Disnaker setempat.(rid)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: