Pajak Hotel Raih Penerimaan Tertinggi

* Dalam 8 Bulan PAD Balikpapan Capai Rp 16.834.651.000
Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari penerimaan pajak daerah sampai Agustus 2008 mencapai Rp 16.834.651.000. Realiasi penerimaan pajak daerah itu
tercapai 71,69 persen dari target tahun 2007 sebesar Rp 23.479.847.000. Pemasukan daerah itu diperoleh dari pajak hotel, restoran, reklame dan hiburan. Penerimaan dari pajak hotel meraih porsi penerimaan tertinggi mencapai Rp 8,6 miliar.
Kasubdin Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)  Kota Balikpapan Joni Bernard mengatakan, kesadaran wajib pajak di Balikpapan yang sebagian besar memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu memberikan pengaruh dominan terhadap pencapaian penerimaan pajak daerah. Sampai Agustus 2007 terdapat 6.138 wajib pajak yang telah membayar pajak daerah terdiri dari  penerimaan reklame sebanyak 6.000 wajib pajak, sektor hotel esbanyak 40 wajib pajak, restoran sebanyak 40 wajib pajak dan penerimaan dari 13 wajib pajak sektor hiburan.
Pajak yang dihimpun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan meliputi  sektor jasa perhotelan, restoran, reklame dan hiburan.
“Kesadaran wajib pajak membayar pajak cukup tinggi. Hal ini terbukti dari penerimaan pajak yang
cukup besar terutama dari pajak hotel cukup besar. Prospek penerimaan pajak hotel akan naik apalagi  bertambahnya jumlah hotel yang dibangun di Balikpapan. Kami melakukan monitoring  dan sosialisasi kepada perusahaan wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak,” katanya saat ditemui di kantornya, Rabu (29/8).
Peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak itu bertujuan untuk menekan  potensi penurunan penerimaan bulanan terutama pada selama bulan ramadhan.  Diproyeksikan potensi penerimaan dari pajak hiburan akan mengalami penurunan menyusul tutupnya tempat hiburan malam. Sampai bulan ini penerimaan pajak hiburan paling rendah sebesar Rp 482 juta. Pajak hiburan dihimpun dari panti  kebugaran, biliar,  karaoke dan hiburan malam. “Kami optimis penerimaan pajak daerah terutama dari pajak hiburan akan tercapai. Sumber penerimaan hiburan itu biasanya  tercapai  pada saat malam tahun baru dimana banyak tempat hiburan yang beroperasi,” terangnya.
Beberapa acuan pemungutan pajak pajak itu antara lain Perda nomor 2,3  tahun 2003. Didalamnya mengatur pajak hotel sebesar 10 persen dari jumlah besaran pelayanan hotel,  pajak hiburan dihitung berkisar  20-35 persen dari harga tiket, pajak reklame sebesar 25 persen. Reklame yang dikenakan pajak antara lain billboard, spanduk, baliho, papan nama dan sejenisnya.
“Mengenai tarif pajak reklame disesuaikan dimana lokasi reklame terpasang.  Reklame yang dipasang di jalan tengah kota berbeda dengan yang di pinggiran kota,” jelasnya.

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Balikpapan tahun 2007
Pajak            Realiasi        Target
Hotel             8,6 miliar        12,4 mliar
Restoran        6.112.651.000        8,6 M
Reklame        1,640 M        1,890 M
Hiburan        482 juta        589.847.000
TOtal             Rp 16.834.651.000    Rp 23.479.847.000.
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Balikpapan.

Banyak Wajib Pajak Yang tak mengerti mengisi SPT
* Wajib Pajak diimbau tidak layani oknum petugas Dispenda
Kasubdin Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)  Kota Balikpapan Joni Bernard mengatakan,  pengumpulan pajak daerah selama ini menghadapi kendala terutama pada masih banyaknya wajib pajak yang kurang mengeri tata cara pengisian surat pemberitahuan pajak terutang (SPT). Kesalahan mengisi SPT inilah yang membuat petugas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Balikpapan memerlukan waktu lama untuk mengoreksinya.
“Pengisian SPT ini menerapkan Self  Accesment dimana wajib pajak menghitung dan membayar sendiri.Cuma masalahnya masih ditemukan wajib pajak yang tidak tahu pengisian SPT yang benar. Kadang ada yang sering salah dan kurang tepat mengisi sehingga kami koreksi beberapa kali,” katanya, Rabu (29/8).
Ketidaktepatan pengisian SPT inilah yang sering kali membuat pelayanan sempat tersendat. Karena pelayanan pajak daerah terakomodasi apabila lengkap dokumen penunjang dan kebenaran pengisian SPT.
Agar wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban pajaknya, lanjut Joni Bernard, seluruh petugas Dispenda dilarang memungut jasa pelayanan pajak daerah. Diterapkan sistem jemput bola bagi wajib pajak yang tidak sempat datang ke kantor Dispenda Balikpapan. “Jangan layani petugas pajak yang meminta sesuatu dalam hal pelayanan pajak,” tegasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: