Transportasi

Proyek Busway Ditentang Sopir dan Pengusaha Angkot
Proyek Busway yang bakal diterapkan di Balikpapan mendapat pertentangan dari  kalangan  sopir angkutan kota hingga pengusaha angkutan transportasi Kota Balikpapan. Penolakan itu  berkaitan potensi penurunan pendapatan usaha angkot akibat sepinya penumpang. Kekhawatiran tersebut  didasari selama ini penurunan jumlah penumpang sudah terasa dan menjadi pukulan berat bagi kelangsungan hidup sopir dan keluarganya.
Amir sopir angkot trayek 3 jurusan Batuampar, A Yani dan kawasan perkotaan mengaku resah ketika mendengar rencana pengembangan layanan transportasi menerapkan busway. Diyakini keberadaan bus way akan mempengaruhi kelangsungan pekerjaannya.
“Bus way mengurangi penghasilan kami. Sekarang saja penghasilan kami minim sekali sejak jumlah penumpang  berkurang. Dari penghasilan yang dibawa pulang tiap hari kurang dari 30 ribu. Penghasilan sebesar itu sudah tak cukup lagi kebutuhan anak sekolah dan dapur. Apalagi setelah ada bus way, penumpang yang menggunakan angkot makin kurang. Teman-teman saya banyak yang menolak,” katanya saat ditemui pada  dialog dan presentasi mengenai dialog dan presentasi pengembangan sistem angkutan umum massal kota Balikpapan di Hotel Benakutai Balikpapan, Senin (10/9).
Keresahan akibat proyek Busway juga dikemukakan Saka sopir angkot lain yang menganggap, penerapan busway hanya akan menyusahkan sopir angkot dan menimbulkan kehilangan pekerjaan akibat tak sanggup memenuhi setoran dan memenuhi kebutuhan hidup. Menurutnya, busway hanya memperbanyak  pengangguran dari kalangan sopir angkot.
“Sekarang ini saja dapat  penumpang sulit. Kadang kami tak dapat penumpang sama sekali ketika keluar dari terminal sampai pelabuhan. Lagipula masalah jalan yang sempit, busway lewat mana. Harapan saya tidak usah ada  bus way. Karena penghasilan kami dari penumpang makin kurang,” ujarnya.
Forum komunikasi pengemudi angkot Balikpapan (Forkopab) Kota Balikpapan Muhammad Jafar mengaku kaget saat mendengar proyek Busway tersebut. Proyek itu tidak pernah disosialisasikan lebih dulu dengan sopir dan pengusaha angkot sehingga wajar apabila sopir resah atas masa depan pekerjaan mereka. Kebijakan bus way dinilai kebijakan pola lama yang menerapkan keputusan dari atas ke bawah (top-down) yang tidak memperhatikan aspirasi seluruh pihak.
“Kami tak tahu mengenai Busway. Tiba-tiba muncul MoU di koran. Yang menjadi pertanyaan kami apakah busway sesuai kondisi Balikpapan. Dampaknya sekarang sudah terasa. Sopir mulai resah,” jelasnya.
Forkopad mempertanyakan kelayakan penerapan bus way itu. Pasalnya ekspos  kajian Dishub bersama Universitas Gajah Mada terungkap load factor (potensi penumpang) di Balikpapan masih rendahyang rata-rata 20 persen. Forkopad khawatir kalau penerapan busway dipaksakan akan  menggusur profesi sopir angkut yang otomatis  mematikan sumber mata pencaharian  sopir. Forkopad mendesak agar pemerintah daerah mengkaji ulang   proyek busway terutama memperhatikan aspek  kepentingan publik. “Kami menolak selama tak ada solusi yang memihak sopir angkot,” ujarnya.
Penolakan busway juga dikemukakan Serikat Pekerja Transportasi Indonesaia (SPTI). Reston Makulay Ketua SPTI menilai, rencana busway perlu transparansi dari pemerintah daerah terutama   nasib sopir dan pengusaha angkutan kota. SPTI mendesak agar busway dikaji lebih mendalam yang melibatkan seluruh pihak yang dibahas bersama di DPRD Balikpapan. “Wacananya bagus cuma teknisnya itu yang kami pertanyakan. Karena pengaruhnya  50 persen sopir akan menganggur,” tandasnya.
Wakil Ketua I Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Kota Balikpapan H Abdul Rachim Mas
yakin, sopir dan pengusaha angkot paling terpukul akibat kerugian yang diderita olehi proyey busway Sebagian besar jasa transportasi angkota kota akan tutup oleh keberadaan busway. Padahal selama ini tenaga kerja yang terserap pada angkutan kota itu cukup besar. Dari pengoperasian 2.003 angkutan kota mempekerjakan 4.006 sopir angkot.

Pemkot Balikpapan Kaji Penataan Ulang Trayek Transportasi
* Cari Solusi Busway dan Pengembangan Angkutan Umum Massal
Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perhubungan tengah mengkaji penataan pengembangan angkutan umum massal terutama proyek busway. Pengkajian itu dilakukan dengan menyebar angket (questioner) kepada Organda, Serika Pekerja Transportasi (SPTI)  dan perkumpulan transporasi di Balikpapan. Hasil kajian itu akan dibahas bersama untuk menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang timbul dari proyek busway tersebut.
“Kami sebar Questioner agar jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Questioner ini akan dituangkan dalam kajian yang akan dibahas dalam diskusi bersama. Hasil kajian ini kami harapkan mendapatkan kesepakatan bersama,” ujar Sony Rustanto kepala seksi  Angkutan Dinas Perhubungan Kota  Balikpapan saat berdialog dengan sopir dan asosiasi angkutan kota se-Balikpapan di Hotel Benakutai, Senin (10/9).
Dishub Balikpapan menggandeng Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM)  Yogyakarta mengenai kajian teknis kelayakan pengembangan angkutan umum massal yang cocok diterapkan di Balikpapan.
Ketua pengkajian Pengembangan angkutan massal dari UGM Prof Dr Ing Ir Ahmad Munawar Msc mengatakan, penerapan busway di daerah lain belum cocok diterapkan di Balikpapan. Perlu penyesuaian  sistem angkutan umum massal yang didasarkan atas kondisi geografis Balikpapan yang struktur wilayahnya tidak rata seperti kota lain.
“Pengembangan angkutan massal memerlukan  studi untuk modifikasi  yang disesuaikan keadaan disini (Balikpapan-red). Kalau dibandingkan Jakarta, jalan disini lebih sempit. Yang paling memungkinkan busway diterapkan pada jalan arteri di kawasan reklamasi pantai. Kalau kawasan lain layak dibuat lajur khusus bis. Lajur itu bukan hanya untuk bis tapi kendaraan lain boleh lewat situ,” ujarnya.
Menurut kajian sementara UGM, pengembangan sistem angkutan umum massal yang cocok di Kota Balikpapan terbagi dalam dua jalur transportasi. Busway bisa diterapkan pada kawasan jalan arteri di wilayah reklamasi pantai. Untuk kawasan lalulintas lain paling cocok menerapkan layanan transportasi bis-line. Layanan transportasi di jalur padat dilayani oleh bus ukuran sedang.
Mengenai sejauh mana kelayakan sistem angkutan transportasi massal ini memerlukan pengkajian lebih mendalam. Penelitian kelayakan sistem angkutan transportasi yang sesuai ini kini tengah dikumpulkan melalui pengumpulan jajak pendapat melalui penyebaran angket kepada seluruh pihak terkait.
Penjajakan pendapatan melalui penyebaran angket merupakan kerjasama Dishub dan UGM. Disebarkan 500 lembar angket yang dibagikan kepada sopir, penggguna transportasi, pengusha transportasi, non-pengguna transportasi  dan pihak lain. Data dari penyebaran questioner itu merupakan analisis awal bagi peneliti UGM untuk evaluasi pengembangan angkutan massal di Balikpapan. Dari kajian itu akan diperoleh bahan masukan untuk mengkaji potensi penggunaan angkutan umum yang sesuai dengan kondisi geografis Balikpapan.
“Jenis angkutan yang digunakan apakah jenis besar, sedang dan kecil. Kita kaji tipe angkutan yang akan digunakan. DI beberapa tempat bergunung memungkinkan kendaraan kecil. Tapi tidak semuanya kendaraan besar,” ujarnya.
Menurut Ahmad Munawar, pengembangan sistem angkutan umum massal yang ideal adalah pemberdayaan sopir angkutan kota agar terlibat dalam penerapan sistem baru menggunakan jalur transportasi busway.

DPRD : Perlu Masterplan Transportasi
* Terkait Penerapan Busway
Sejumlah anggota dewan menilai, pengembangan sistem angkutan umum massal di Kota Balikpapan jangan hanya terpaku pada penerapan bus way. Karena banyak faktor lain yang harus diperhatikan dalam penerapan busway tersebut terutama dari penataan transportasi yang sesuai kondisi geografis di Balikpapan.
Mukhlis anggota dewan komisi  III bidang pembangunan dan perhubungan DPRD Balikpapan mengatakan, pengembangan angkutan umum massal khususnya busway memerlukan kajian mendalam mengenai dampak yang timbul pada sopir angkut dan pihak lain.
“Perlu kajian mendalam mengenai dampak sosialnya. Kalau kebijakan itu diterapkan, sopir angkot itu mau dikemanakan. Untuk menjawab kebutuhan transportasi,  angkutan umum massal tetap diperlukan tapi tidak harus bus way. Tapi angkutan massal  seperti bisa bus  ukuran medium. yang sesuai kondisi alam dan geografis Balikpapan,”katanya saat ditemui di DPRD Balikpapan, Senin (10/9).
Agar proyek bus way itu tidak menimbulkan masalah, lanjut Muklish, Komisi III mendesak agar instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Balikpapan segera menyhusun kajian komprehensif  terhadap kebutuhan angkutan massal.
“Dari pertemuan tadi, kami sudah sampaikan kepada Dishub agar membuat  masterplan transportasi yang terintegrasi terkait angkutan massal itu,” jelasnya.
Komisi III DPRD Balikpapan menginginkan agar pengembangan sistem angkutan umum di Kota Balikpapan tidak merugikan pihak manapun. Penataan jalur transportasi di seluruh wilayah harus transparan terutama pembukaan jalur baru. Kalau perlu diterapkan pengaturan transporasi sesuai zona yang menentukan pemerataan kesempatan pada seluruh sopir dan pengusaha angkotan di wilayah padat lalu lintas maupun pinggiran kota.
Pemerataan layanan transportasi itu merupakan kebutuhan mendesak. Mengingat selama ini layanan transportasi angkutan kota lebih banyak terpusat di pusat kota. Sementara beberapa wilayah belum terlayani angkutan umum. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan angkutan umum.
Konsep pengembangan sistem angkutan massal ideal adalah mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan jalan  akibat kepadatan kendaraan serta melayani transportasi bagi seluruh masyarakat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: